Sorong (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mendukung kampanye perlindungan hak anak yang digelar sembilan Pusat Pengembangan Anak (PPA) sebagai upaya memperkuat perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan.
Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat Daya, Dra. Atika Rafika di Sorong, Jumat, mengatakan pemenuhan dan perlindungan hak anak merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan pemerintah, keluarga, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat.
"Anak-anak bukan hanya penerus bangsa, tetapi juga aset paling berharga yang kita miliki. Masa depan Papua Barat Daya sangat ditentukan oleh bagaimana kita membina, mendidik, dan melindungi mereka mulai hari ini," katanya.
Ia mengatakan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berkomitmen mendukung berbagai program yang berpihak pada kepentingan terbaik anak, mulai dari peningkatan akses pendidikan, pelayanan kesehatan, pemenuhan gizi, hingga perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perundungan, dan berbagai bentuk penyalahgunaan.
Menurut kampanye ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, dan bebas diskriminasi agar anak-anak dapat tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing.
Ia mengajak seluruh pihak berkomitmen bersama untuk mewujudkan lingkungan yang ramah, aman, inklusif, dan membahagiakan bagi setiap anak di Papua Barat Daya.
"Kita sedang mempersiapkan generasi Papua Barat Daya yang unggul, sehat, berkarakter, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global," ujarnya.
Sementara itu, berdasarkan data Pusat Pengembangan Anak mencatat terdapat sekitar 1.500 anak melalui sembilan pusat pengembangan anak yang berada di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong.
"Melalui kampanye tersebut, kita berharap kesadaran masyarakat terhadap perlindungan hak anak terus meningkat sehingga kasus kekerasan terhadap anak dapat ditekan," harapnya.
Data UNICEF menunjukkan terdapat 202 kasus kekerasan terhadap anak dengan 212 korban di Papua Barat Daya selama periode 2021 hingga 2025.
Sementara itu, data Dinas Sosial P3A Papua Barat Daya mencatat pada 2025 terjadi 124 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk 38 kasus kekerasan seksual.
Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.